E-GOVERNMENT
Aplikasi Internet sudah semakin pesat digunakan untuk e-commerce dan berkembang kepada pemakaian aplikasi Internet pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan e-government.
Definisi E-goverment :
1. menurut Holmes (2000), E-Gov didefinisikan sebagai “Kegunaan Teknologi Informasi untuk memberikan/menyajikan pelayanan kepada publik dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya.
2. (Fang, 2002; Seifert and Bonham, 2004) mendefinikan E-government merupakan sebuah cara bagaimana pemerintah menggunakan teknologi informasi khususnya aplikasi internet berbasis web, untuk menyediakan akses yang mudah terhadap informasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta melakukan transformasi hubungan antara pejabat publik dengan penduduk dan juga bisnis.
3. definisi dari Bank Dunia[2], yaitu pemanfaatan Teknologi Informasi (seperti Wide Area Network, Internet, Mobile Computing) oleh agen pemerintah yang mampu mentransformasi hubungan dengan penduduk, bisnis serta unit pemerintah lainnya.
Pada umumnya E-government sendiri merupakan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. E-Gov atau Electronic Government merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Yaitu bagaimana pemerintah memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) melalui sebuah portal web. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini. E-government dapatlah digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui e-mail. Tingkat ketigaadalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama.
Berikut contoh penerapan egoverment di beberapa negara :
1. PEMBAYARAN PAJAK SECARA ONLINE DI CALIFORNIA (USA)
Franchise Tax Board (FTB) atau dinas perpajakan california sebenarnya sudah membangun Electronic Fund Transfer, yang bisa digunakan oleh pembayar pajak melalui transfer rekening, membangun website (1996), dan yang paling majua adalah membangun “e-pay”, sistem di mana FTB bisa melakukan debit atas rekening pembayar pajak, yaitu pada tahun 1999. Namun demikian, seiring dengan berbagai perkembangan, dirasakan perlunya inisiatif e-Government sebagai usaha untuk memberkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Ø Menyediakan formulir internal, panduan, publikasi dan aplikasi secara online. Formulir ini bisa diisi oleh customer secara online dan diproses juga secara online.
Ø Memberikan pengalaman menarik dalam pemrosesan pajak secara online. Tidak mudah untuk menyajikan kenyamanan dan kemudahan kepada pembayar pajak secara online. Namun demikian, portal pajak dibangun dengan kemudahan bagi konsumen untuk penggunannya, dan berdasar pada kepentingan dan manfaat yang akan mereka peroleh.
Ø Menyediakan akses iformasi dan komunikasi secara online sehingga memudahkan pembayar pajak untuk berkonsultasi dan bertanya jika perlu.
Ø Penyediaan proses transaksi pembayaran pajak secara online. Dengan demikian pembayar pajak bisa melakukan transaksi di depan komputer mereka di manapun dan kapan pun mereka berada.
Ø Mengirikan informasi kepada pembayar pajak secara online melalui email dan newsletter yang dikirim secara rutin.
2. PENGEMBANGAN KARTU IDENTITAS ELEKTRONIK NEGARA ITALIA
dentitas tunggal bagi setiap penduduk akan memudahkan berbagai pihak dalam mendapatkan layanan pemerintah. Di Italia, kartu identitas nasional ini dinamakan Electronic Identity Card (EIC). EIC mempunyai dua fungsi penting. Pertama, sebagai bukti bahwa ia adalah penduduk Italia yang sah, dan kedua sebagai akses untuk mendapatkan berbagai pelayanan pemerintahan secara online.
Ø Penduduk mendatangi kantor-kantor pemeintah lokal untuk melakukan proses pendaftaran
Ø Penduduk membawa bukti-bukti identitas fisik yang selama ini telah dikeluarkan oleh pemerintah lokal sebagai bukti kependudukan.
Ø Setelah data-data personal diterima, dilanjutkan dengan foto dan tanda tangan untuk selanjutnya dicetak dalam kartu plastik.
Ø Kartu siap digunakan, disretai dengan PIN, dan sertifikat digital yang akan jadi identitas untuk penggunaan semua layanan masyarakat secara online.
3. PORTAL CANGGIH LAYANAN ONLINE DI KOTA BREMEN
Pemerintah kota Bremen membangun portal Bremen-Online-Service sebagai portal informasi dan transaksi layanan pemerintah untuk masyarakat Bremen. dengan teknololgi keamanan dan enkripsi yang semakin maju memungkinkan masyarakat umum dan bisnis melakukan berbagia transaksi elektronik melalui portal ini. Layanan online di Bremen ini merpakan salah satu yang berkembang baik di Eropa.
Ø Pembuatan kartu identitas elektronik yang berlaku sebagai identitas nasional adalah salah satu kunci utama agar pelayanan individual secara online bisa dilaksanakan. Kartu identitas elektronik tidak hanya berfungsi sebagai kartu pengenal, tetapi juga dilengkapi tanda tangan digital untuk proses otentifikasi dan otorisasi. Sebagai identitas pribadi dan akses masuk untuk mendapatkan layanan pemerintah yang disediakan secara online. Setiap pribadi mempunyai identitas unik yang dilengkapi password sehingga sulit dipalsukan orang lain. Tanda tangan digital berfungsi juga sebagai password untuk proses enkripsi dokumen. Dokumen yang dikirimkan hanya bisa diakses oleh orang yang dituju lewat tanda tangan digital. Artinya, walaupun suatu dokumen bisa di-download oleh orang lain, tetapi tidak akan bisa dibaca tanpa adanya tanda tangan digital dari orang yang berwenang membukanya.
Ø standarisasi platform menjadi salah satu tantangan lain yang harus diselesaikan. Standarisasi ini diperlukan untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dan integrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Standarisasi juga akan memudahkan dalam proses pengembangan aplikasi sesuai dengan dinamika yang berkembang. Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan standarisasi untuk Online Service Customer Interface (OSCI), dan penyesuaian aplikasi lokal maupun nasional dengan standar tersebut.
Ø Seiring dengan pengembangan pada aspek keamanan dan identitas pengguna, aplikas-aplikasi yang akan diberikan secara online juga mulai dibangun. Pembangunan aplikasi ini tentu saja melibatkan pemerintah dan berbagai divisinya karena merekalah yang akan menjalankan prses bisnisnya. Layanan dalam Bremen Online Service dikembangkan melalui konsep life situation, di mana pemerintah mengidentikasi semua kebutuhan yang diperlukan sepanjang kehidupan keseharian masyarakat Bremen. Masyarakat bisa mengakses layanan dan memilih layanan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan ataupun kesenangannya.
4. SOLUSI PEMERINTAH INGGRIS MEMBANGUN KERANGKA INTEROPERABILITAS
Pelaksanaan e-Government membutuhkan keterikatan kerja antardeparteman pemerintahan dan semua sektor yang tergabung di dalamnha.
Karena itulah pemerintah Inggris kemudian membentuk apa yang disebut sebagai e-Government Interoperability Framework (GIF) yang mengatur standar kebijakan prosedur dan sistem informasi untuk menjamin aliran informasi antardepartemen pemerintahan dan dengan dunia luar berjalan dengan lancar.
Ø Terdapat tiga area teknis yang tercakup dalam standar dan kebijakan ini, yaitu interkonektivitas, integrasi data, dan akses informasi. Interkoneksivitas menyangkut bagaimana aturan tentang jaringan dan operasional antaraplikasi, integrasi data mengatur tentang proses pertukaran dan integrasi data secara nasional, sedangkan akses informasi yang tercakup dalam interkonektivitas meliputi jaringan, keamanan jaringan, email, domain, transfer file, dan lain-lain.
Ø Penerapan XML (Extensible Mark-up Language) dan XSL (Extensible Stylesheet Language) sebagai bahasa standar akan menjadi batu landasan bagi strategi integrasi dan pertukaran data. Namun demikian, koneksi antaraplikasi juga membutuhkan skema dan standar yang sama tentang data yang akan dipertukarkan. Standar penulisan data karenanya menjadi mutlak, di mana hal ini diketahui dan dipahami bersama baik oleh pemerintah maupun kalangan masyarakat.
Ø Proses pengelolaan mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab, dan yang juga penting adalah manajemen perubahan. Tugas pemerintah adalah menjadi koordinator utama untuk melihat bagaimana proses setiap aplikasi bisa saling beroperasi dengan baik dan menjamin bahwa integrasi data, dan pembangunan semua aplikasi yang berhubungan dengan e-Government berjalan dengan lancar. Untuk kalangan industri, tugasnya adalah memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa dan bagaimana sistem informasi pada setiap industri sertapemanfaatannya untuk kepentingan nasional. Karena e-Government bertujuan untuk mengembangkan layanan pemerintah secara lebih baik kepada masyarakat, masyarakat berhak untuk mengajukan usulan, komentar, dan kritik terhadap aplikasi yang sedang berjalan.
Dari contoh penerapan egovernment di beberapa negara di atas, secara umum penerapan egovernment dapa di gambarkan seperti gambar di bawah ini :
Tingkatan layanan atau tahapan pengembangan egovernment secara umum antara lain :
1. Menerbitkan Informasi tentang diri sendiri bagi kepentingan warga dan kalangan bisnis (lewat web/internet)—juga menyediakan fasilitas komunikasi dua arah.
2. Aplikasi Intranet yang memungkinkan data dapat dikumpulkan (online), diolah, dan disebarluaskan dalam bentuk baru (agar lebih efisien); meskipun sebagian proses pemberian servis tetap secara offline, publik dapat memantau kinerja secara online.
3. Aplikasi Extranet yang memungkinkan warga wilayah dapat mengisi blanko aplikasi secara online (lewat internet).
Manfaat e-government
• Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
• Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN);
• Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
• Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
• Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
• Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar